Proses sertifikasi guru yang ada telah berlangsung selama empat tahun, yaitu tahun 2006 dan sampai tahun 2009. Presentase kelulusan uji sertifikasi dari tahun ketahun dalam bidang studi Bimbingan konseling boleh dikatakan sangat sedikit sekali. Banyak pihak beralasan, kegagalan guru bimbingan Konseling dalam uji sertifikasi disebabkan karena uji sertifikasi ini merupakan sesuatu yang baru, dan sosialisasi sertifikasi khususnya bidang Bimbingan Konseling, masih kurang merata antara guru yang ada diperkotaan dengan guru yang ada didaerah.

Di samping itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) memiliki karakteristik yang berbeda dengan guru pengampu mata pelajaran. Guru Bimbingan dan Konseling lebih mengedepankan dan menitikberatkan pada pendekatan interpersonal serta sarat dengan nilai, sedangkan guru mata pelajaran lebih mengutamakan pada pendekatan instruksional dan terikat dengan bahan ajar dari mata pelajaran yang diampunya. Kendati demikian, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama yaitu terwujudnya perkembangan pribadi peserta didik secara optimal.Terkait dengan penilaian portopolio dalam rangka sertifikasi, yang membedakan antara guru pengampu mata pelajaran dengan guru bimbingan dan konseling terletak pada komponen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Bukti fisik penilaian dalam merencanakan kegiatan bimbingan dan konseling, berbentuk :

  1. Mengumpulkan 5 buah Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) yang berbeda, dengan aspek-aspek penilaian meliputi : (a) perumusan tujuan pelayanan; (b) pemilihan dan pengorganisasian materi pelayanan; (c) pemilihan instrumen/media; (d) strategi pelayanan; dan(e) rencana evaluasi dan tindak lanjut.
  2. Mengumpulkan Program Semesteran dan Program Tahunan, dengan aspek-aspek penilaian meliputi : (a) program semesteran Bimbingan dan konseling dan (b) program tahunan Bimbingan dan konseling

Sedangkan bukti fisik penilaian dalam pelaksanaan pelayanan berbentuk Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) , dengan aspek-aspek penilaian meliputi :
1. Agenda kerja guru bimbingan dan konseling (konselor)
2. Daftar konseli
3. Data kebutuhan dan permasalahan konseli
4. Laporan bulanan
5. Laporan semesteran/tahunan
6. Aktivitas pelayanan Bimbingan dan Konseling :

  • Pemahaman : (antara lain : sosiometri, kunjungan rumah, catatan anekdot, konferensi kasus)
  • Pelayanan langsung : (antara lain : konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, referal)
  • Pelayanan tidak langsung : (antara lain : papan bimbingan, kotak masalah, bibliokonseling, audio visual, audio, media cetak : liflet, buku saku)

7. Laporan hasil evaluasi program, proses, produk bimbingan dan konseling serta tindak lanjutnya.

Implikasi dari adanya ketentuan penilaian di atas, maka guru bimbingan dan konseling (konselor) mutlak harus mampu merencanakan kegiatan pelayanan secara tertulis , yang didalamnya mengandung aspek-aspek yang menjadi bahan penilaian serta dapat mendokumentasikan secara baik dan tertib. Dalam hal ini, perencanaan layanan dengan gaya goal in mind tampaknya menjadi tidak relevan lagi.

Begitu juga dalam pelaksanaan layanan, guru bimbingan dan konseling dituntut untuk melakukan kegiatan pencatatan atas segala aktivitas yang dilakukannya dan melaporkannya kepada pihak yang kompeten, khususnya kepada kepala sekolah selaku atasan langsung.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang aspek-aspek yang dinilai dari guru Bimbingan dan Konseling (konselor) dalam rangka sertifikasi.

Berbagai macam alasan guru atas kegagalan dalam kelulusan sertifikasi bidang Bimbingan Konseling, pertama didaerah minimnya pengawas sekolah yang berlatar belakang bimbingan Konseling sehingga pengetahuan Bimbingan Konseling hanya bersipat meraba-raba, pengawas beranggapan semua orang bisa memberikan Bimbingan Konseling dan yang lebih parah lagi, menyamakan perangkat antara guru bidang studi dengan guru bimbingan konseling. Sedangkan alasan yang kedua kesiapan guru yang belum pas dalam memberikan pelayan, sehingga munculah alasan lain-lain. Misalnya seperti alasan ketidak pahaman guru tentang persiapan forto polio, mulai dari angket kebutuhan siswa, program tahunan, program semester, program Bulanan, program Mingguan dan, dalam persiapan pengembangan materi mencakup semua layanan Bimbingan, rencana program harian pelayanan konseling, laporan pelaksanaan program,kegiatan mingguan pelayanan konseling, jenis dan frekuensi layanan yang diterima peserta didik dan disamping itu hal yang sangat klasik adalah guru dianggap terlalu sibuk menyelesaikan masalah siswa binaannya sehingga kurang terperhatikan masalah perangkat yang wajib dipersiapan dalan penyusunan fortopolio untuk proses sertifikasi.

Itu sudah sangat berbeda dengan kondisi yang ada di daerah, dimana guru-guru yang ada di daerah sangat antusias dalam pelaksanaan untuk sertifikasi, dengan besarnya tambahan penghasilan dan tanpa tahu apa tujuan akhir dari sebuah sertifikasi tersebut, sedangkan tujuan sertifikasi adalah (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, (2) meningkatkan professional guru, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan (5) meningkatkan kesejahteraan guru.

Jadi jelas tujuan sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan seorang guru dalam proses belajar mengajar dan, sebagai agen pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, bukan malah sebaliknya, guru yang sudah sertifikasi malah lebih tidak layak sebagai model dalam melaksanakan tugas. walaupun sertifikasi tersebut mempunyai tujuan untuk mensejahterakan guru tersebut, akan tetapi lebih dari itu, bagaimana guru dengan adanya sertifikasi tersebut guru lebih professional dalam mengelola pendidikan, baik sebagai panutan dan pedoman bagi sesama guru, peserta didik maupun bagi semua yang ada dilingkungan pendidikan.

Banyak alasan kegagalan uji sertifikasi guru yang bisa dicari, tetapi apapun alasan yang dikemukakan, tanpa adanya kemauan dan kemampuan seorang guru menyiapkan fortopolio sehingga memenuhi standar dari nilai yang ditetapkan oleh asesor tim penilai baik dikabupaten maupun propinsi. Dalam hal untuk melakukan tindakan perbaikan, tak akan ada artinya.

Menyikapi kejadian menarik pada sertifikasi tahun 2008, pada pengisian kekurangan kuota sertifikasi guru. Pengisian kekurangan kuota ini menimbulkan kecurigaan beberapa kalangan, bahwa telah terjadi jual beli tiket sertifikasi. Kecurigaan ini muncul karena kekurangan kuota ini banyak diisi oleh guru dengan kedekatan dengan kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Ataukah dinas pendidikan yang lebih banyak bermain dalam menentukan kuota sertifikasi bahkan dapat dijadikan sebagai bahan bisnis yang menjanjikan bagi dunia pendidikan kita. nah. Bagaimana dengan daerah kita ?.

Ketidak sampainya informasi itu pada guru. Alasan yang sering dikemukakan, ini adalah alasan lama dan klasik, mengapa hal ini terjadi ?, ada berapa factor kesuksesan uji sertifikasi yang perlu di petik oleh pengelola pendidkan pertama harus adanya perencanaan yang akurat, kedua pelaksanan yang tepat, dan ketiga adanya pengawasan yang ketat. Sehingga tidak ada lagi anggapan guru yang lain atas kegagalan dalam uji sertifikasi tersebut.

Ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari pengisian kekurangan kuota sertifikasi guru tersebut. Pertama, adanya kepala sekolah yang belum mempersiapkan guru untuk mengikuti uji sertifikasi sewaktu-waktu bila ada permintaan. Kedua, walaupun terjadi penyimpangan terhadap kriteria penetapan peserta uji sertifikasi, yaitu prioritas utama peserta adalah masa kerja, usia, golongan (bagi PNS), beban mengajar, tugas tambahan. Dan prestasi kerja. Akan tetapi kelulusan peserta uji sertifikasi tambahan kuota itu lebih terjamin kelulusannya.

Dua pelajaran di atas menimbulkan gagasan penulis tentang kiat mengatasi kegagalan guru secara umum dalam mengikuti uji sertifikasi. Kepala sekolah, dan khususnya yang telah lulus uji sertifikasi, agar memfasilitasi guru dalam mengisi dan melengkapi fortopolio sertifikasi. Banyak hal dalam sertifikasi yang membutuhkan peran aktif kepala sekolah. Salah satu contohnya yang paling sederhana adalah penilaian tentang RPP. Jika pada setiap akhir pembelajaran, RPP dan pelaksanaannya selalu diberikan penilaian oleh kepala sekolah, maka guru tak perlu lagi kerepotan dalam mengisi fortopolio sertifikasi yang berkaitan dengan RPP. Di samping itu, guru akan dapat memilih lima RPP terbaik, berdasarkan penilaian yang telah diberikan kepala sekolah.

Yang tak kalah pentingnya adalah kemauan dan kemampuan kepala sekolah untuk berperan aktif membantu memprediksi nilai sertifikasi guru. Walaupun prediksi nilai kepala sekolah mungkin tak sama dengan nilai dari penilai sertifikasi sebenarnya, ini cukup membantu mengurangi tingkat kegagalan uji sertifikasi guru yang bersangkutan. Bahkan jika memungkinkan, secara internal kepala sekolah dapat membentuk tim penilai sertifikasi guru. Tugas tim internal ini adalah menilai sertifikasi guru di luar penilaian yang bersifat rahasia. Dengan adanya tim ini di sekolah, kepala sekolah akan mengetahui dengan cepat dan tepat guru-guru yang betul-betul sudah telah siap mengikuti sertifikasi. Bahkan lebih jauh daripada itu, kepala sekolah dapat menilai kinerja masing-masing guru di sekolahnya, sehingga siapa saja yang dapat diusulkan untuk layak dimasukkan pada kouta uji sertifikasi berikutnya.

Komunikasi antar Guru agar diperlakukan adil

Walaupun prioritas utama kriteria peserta uji sertifikasi guru adalah masa kerja atau pengalaman mengajar, kita tak boleh melupakan makna sertifikasi itu sendiri, yaitu guru yang sudah lulus uji sertifikasi berarti guru itu telah diakui kapasitasnya sebagai guru.

Tentu tidak semua guru yang masa kerjanya lebih lama mempunyai kapasitas yang memadai sebagai guru, atau sebaliknya. Itulah sebabnya pemerintah menetapkan kriteria kelulusan pada uji sertifikasi guru. Tidak adil kiranya, jika penetapan peserta semata-mata diutamakan pada lama masa kerja tanpa melihat prestasi kerja, sebagaimana tidak adilnya jika penetapan peserta semata-mata diutamakan pada prestasi kerja tanpa melihat masa kerja.

Ada jalan komunikasi yang dapat ditempuh agar semua guru merasa diperlakukan adil tanpa mengesampingkan tujuan sertifikasi dan kriteria penetapan peserta sertifikasi. Jalan kompromi tersebut adalah kepala sekolah memberikan kesempatan pada semua guru untuk mengisi fortopolio sertifikasi dan kemudian menilai isian fortopolio tersebut. Dari penilaian tersebut, kepala sekolah dapat menetapkan guru-guru yang diperkirakan akan lulus uji sertifikasi sekaligus menetapkan urutan peserta uji sertifikasi dari sekolahnya dengan memprioritaskan guru yang mempunyai masa kerja lebih lama dan berprestasi, tidak asal ceplok untuk memenuhi kouta saja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan agar uji sertifikasi berjalan sukses, dalam arti tingkat kelulusan yang tinggi, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1). Kepala sekolah membuat tim internal penilai fortopolio uji sertifikasi guru (2). Kepala sekolah meminta semua guru untuk mengisi fortopolio uji sertifikasi guru (3). Tim penilai uji sertifikasi sekolah memberikan penilaian fortopolio sertifikasi yang telah disusun guru (4). Tim penilai uji sertifikasi sekolah bersama-sama kepala sekolah menetapkan guru-guru yang berpeluang lulus uji sertifikasi (5). Kepala sekolah menetapkan urutan guru yang akan diikutkan uji sertifikasi berdasarkan masa kerja guru dan hasil penilaian Tim
internal yang berpeluang untuk lulus uji sertifikasi.

Jika kelima hal di atas dilakukan, maka kita optimistis tingkat kelulusan peserta uji sertifikasi akan meningkat, bahkan tidak menutup kemungkinan semua peserta akan lulus uji sertifikasi guru, sehingga tidak ada lagi timbul anggapan bahwa guru di daerah lebih buruk dari guru yang ada diperkotaan.

 

 

 


 

About these ads